LAKIP

LAKIP KECAMATAN SUKMAJAYA TAHUN 2018

IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Tahun 2018 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2018 yang melibatkan seluruh aparatur Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja 2018 dengan hasil Pengukuran Kinerjanya.
Sesuai dengan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 telah ditetapkan 2 ( dua) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. Rata-rata capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan menunjukkan prosentase capaian kinerja sebagai berikut

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Interpretasi

1

Meningkatnya kualitas /mutu pelayanan public

IKM secara mandiri 65. % 79.6% 100 Tercapai
Jumlah Sarana dan Prasarana Paten 1 Paket 1 Paket 100 Tercapai
Jumlah RTLH yang diperbaiki dan tepat sasaran 150 Unit 124 Unit 86.14 Tidak Tercapai
Jumlah UKM lokal di wilyah yang dibina 5 Kelompok 5 Kelompok 100 Tercapai
Jumlah Kelurahan Layak Anak 6 Kelurahan 6 Kelurahan 100 Tercapai
Jumlah Penertiban yang dilaksanakan 6 Kali 6 Kali 100 Tercapai
2 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi Persentase temuan audit yang di tindak lanjuti 100% 100 100 Tercapai
Nilai evaluasi AKIP CC - - Tercapai

Dari 2 ( dua) sasaran strategis yang telah ditetapkan, terdapat 2 ( dua ) sasaran strategis yang mencapai kinerja 100% .
Depok, Januari 2019

CAMAT SUKMAJAYA

TITO AHMAD RIYADI, S.P. M.Si NIP. 197706052002121008

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam organisasi pemerintahan, akuntabilitas merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Hal ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya secara implementatif untuk mengatur hal dimaksud diterbitkan regulasi berupa Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Tahun 2018 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Kinerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Pencapaian tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian, Laporan Kinerja Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Tahun 2018 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi dan telah disusun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sukmajaya Depok Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Tugas dan Fungsi
Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kewilayahan sesuai dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 111 Tahun 2016 tentang tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. Sedangkan Kecamatan Sukmajaya Kota Depok mempunyai Fungsi sebagai ……
Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :
Camat membawahi :
1. Sekretariat membawahi :
a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
2. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
4. Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan;
5. Kelurahan;
6. Jabatan Fungsional.

(1) Camat mempunyai tugas :
a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan kota dan tugas pembantuan; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana Diatas Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Sekretariat
(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan Umum, Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, kepegawaian, dan keuangan;
b. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
c. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah urusan Umum, Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, kepegawaian, dan keuangan;
d. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan Umum, Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, kepegawaian, dan keuangan;
e. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan;
f. mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah Kecamatan dan pengaduan/ keluhan masyarakat;
g. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;

Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi Umum, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
c. pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/ pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
d. penyelenggaraan keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, komunikasi, dan sarana prasarana kantor;
e. pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
f. penyiapan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kecamatan;
g. penyiapan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan Kecamatan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kecamatan.
h. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
i. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/ sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
j. pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi;
k. pelaksanaan legalisasi surat sesuai dengan kewenangannya;
l. pengkoordinasian dalam administrasi pengendalian program, kegiatan dan pelaporan Kecamatan;
m. pelaksanaan analisis data dan evaluasi kinerja Kecamatan;
n. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
(1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan kepegawaian.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan dan kepegawaian;
b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
c. pengumpulan, pengolahan data dan penyimpanan berkas-berkas kepegawaian dalam rangka pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
d. penyelenggaraan penatausahaan keuangan yang meliputi :
1) melaksanakan penyusunan RKA dan DPA dengan memasukan usulan anggaran dari masing-masing seksi dan kelurahan;
2) menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan & Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
3) melaksanakan penerimaan pendapatan dan penyetoran pendapatan ke Kas Daerah;
4) melaksanakan pertanggungjawaban, pengendalian dan pelaporan keuangan.
e. pelaksanaan fasilitasi usulan pengadaan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman, dan pemberhentian/pensiun serta pendidikan dan pelatihan pegawai;
f. pelaksanaan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
g. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, administrasi kependudukan, keagrariaan dan pembinaan pemerintahan kelurahan serta ketentraman dan ketertiban.
(1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana Di atas Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;
b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
c. pengkoordinasian dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
d. pelaksanaan fasilitasi pemilihan umum serta ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
e. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan penerapan serta penegakan peraturan perundangundangan di tingkat kecamatan kepada walikota;
f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;
g. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporkan kegiatan Seksi;
h. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;
i. pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
j. penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan terhadap Pemerintah Kelurahan, meliputi antara lain :
1. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan Perangkat Kelurahan;
2. penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian perselisihan Kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan;
3. penyiapan bahan dalam rangka musyawarah Kelurahan;
4. penyiapan bahan dalam rangka pengusulan, pemekaran, peningkatan, penyatuan dan atau penghapusan Kelurahan;
5. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan lembaga kemasyarakatan;
6. penyiapan bahan dalam rangka kerjasama antar Kelurahan;
7. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan batas-batas wilayah.
k. pengusulan, penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan;
l. pelaksanaan fasilitasi administrasi kependudukan dan fasilitasi instansi terkait pelaksanaan ketenagakerjaan dan transmigrasi, sosial, urbanisasi, emigrasi/imigrasi;
m. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
n. pelaksanaan tugas bidang keagrariaan di Kecamatan, meliputi :
1. pembantuan pendataan tanah;
2. pemeliharaan data pertanahan;dan
3. pengelolaan bahan dalam rangka pembuatan akte tanah dan surat-surat mengenai : peralihan hak atas tanah, keterangan status dan bukti kepemilikan tanah, keterangan penggadaian tanah, keterangan kewarisan, keterangan peminjaman dimana tanah sebagai jaminan
o. pelaksanaan legalisasi administrasi pertanahan meliputi antara lain :
1. surat keterangan waris;
2. surat kuasa waris;
3. permohonan ukur tanah;
4. surat pelepasan hak atas tanah dan akta jual beli tanah;
5. surat persetujuan pembagian hak bersama.
p. pelaksanaan pengawasan perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan;
q. pelaksanaan pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Jalan dan Surat Keterangan lainnya yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum;
r. pelaksanaan pengamanan kantor dan barang inventaris kantor;
s. mempersiapkan dan menyusun potensi Hansip/Linmas/Satlakar dalam rangka menghadapi kemungkinan bencana.
t. pelaksanaan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan :
1. penanggulangan bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia;
2. penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya;
3. pencegahan dan penertiban terhadap pelanggaran asusila;
4. pemantauan dan penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan peraturan perundangundangan lainnya sesuai dengan kewenangan kecamatan.
u. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya;
v. pelaksanaan upaya pengamanan wilayah serta pembinaan dan pengawasan keamanan berbasis partisipasi masyarakat;
w. pelaksanakan pengawasan dan rekomendasi penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian di wilayah kecamatan bekerjasama dengan Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan setempat;
x. pendayagunaan satuan-satuan Hansip/Linmas/Satlakar di wilayah Kecamatan dalam rangka upaya perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk ancaman, bahaya dan bencana;
y. pelaksanaan kegiatan peningkatan kebersihan dan keindahan lingkungan;
z. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

- Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban secara ex-officio sebagai Kepala Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.
- Kepala Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan
(1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian kegiatan perekonomian dan pembangunan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:
a. penginventarisasian dan pengolahan data potensi wilayah, permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan fasilitasi perekonomian dan pembangunan;
b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Seksi;
c. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan fasilitasi perekonomian dan pembangunan;
d. penyiapan bahan masukan dan pembinaan dalam rangka perencanaan dan pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana wilayah kecamatan;
e. pelaksanaan pengembangan perekonomian dan pembangunan;
f. pengelolaan bantuan-bantuan pembangunan dari pemerintah;
g. pelaksanaan fasilitasi pengembangan perekonomian;
h. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan rekomendasi sesuai kewenangannya;
i. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Seksi, mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan fasilitasi perekonomian dan pembangunan;
j. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dalam rangka meningkatkan perkoperasian dan pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
k. pelaksanaan penyusunan surat keterangan yang berkenaan dengan status ekonomi masyarakat;
l. pelaksanaan penyusunan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
m. pelaksanaan kegiatan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur sesuai kewenangan kecamatan
n. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.
Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Masyarakat
(1) Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian kegiatan kemasyarakatan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas diatas Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Masyarakat mempunyai fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan masyarakat;
b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporkan kegiatan Seksi;
c. pelaksanaan koordinasi dengan seksi yang lain dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
d. pelaksanaan pemberian layanan kepada masyarakat baik perizinan, non perizinan maupun layanan administratif lainnya sesuai kewenangan kecamatan;
e. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan ketenagakerjaan dan transmigrasi, sosial, pendidikan, kesehatan dan keagamaan;
f. pelaksanaan fasilitasi penanggulangan permasalahan sosial;
g. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat;
h. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia untuk pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangannya;
i. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial;
j. pengkoordinasi kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat;
k. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;dan
l. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Camat.

Kelurahan

(1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud diata dipimpin oleh Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
(3) Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
(4) Kelurahan sebagai wilayah kerja administratif terdiri dari sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok.

Susunan Organisasi
(1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :
Lurah yang membawahi :
1. Sekretariat;
2. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
4. Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan;
5. Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi Lurah
Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam :

a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tugas dan Fungsi Sekretariat
(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan serta perencanaan evaluasi dan pelaporan.
(2) Untuk melaksanakan tugas diatas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
c. pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
d. penyiapan keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan, telepon dan sarana/ prasarana kantor;
e. pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
f. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan rancangan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan urusan Kelurahan;
g. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;

h. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusannya;
i. fasilitasi urusan kepegawaian;
j. pelaksanaan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
k. penyelenggaraan administrasi dan penatausahaan keuangan;
l. penyiapan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan kelurahan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan Kelurahan;
m. pengkoordinasian upaya pemecahan masalah Kelurahan dan pengaduan/ keluhan masyarakat;
n. pelaksanaan tugas selaku koordinator pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan administrasi;
o. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
(1) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan serta ketentraman dan ketertiban.
(2) Untuk melaksanakan tugas diatas Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pemerintahan ketentraman dan ketertiban;
b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Seksi;

c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
d. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan Kelurahan, meliputi :
1) menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
2) menyiapkan bahan rapat koordinasi pemerintahan;
3) menyiapkan bahan dalam rangka pengusulan, pemekaran, peningkatan, penyatuan dan atau penghapusan Kelurahan;
4) menyiapkan bahan dalam rangka kerjasama antar Kelurahan;
5) menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan batas-batas wilayah.
e. pelaksanaan tugas pembantuan dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan;
f. menyusun dan melaporkan data monografi dan profil Kelurahan;
g. melaksanakan tugas bidang keagrariaan di Kelurahan, meliputi:
1) membantu dalam hal pendataan tanah;
2) pemeliharaan data pertanahan;
3) memproses bahan-bahan dalam rangka pembuatan akte tanah, surat pelepasa hak atas tanah dan suratsurat mengenai : peralihan hak atas tanah, keterangan status dan bukti kepemilikan tanah, keterangan penggadaian tanah, keterangan kewarisan, keterangan peminjaman dimana tanah sebagai jaminan.
h. memproses legalisasi administrasi pertanahan meliputi :
1) Surat Pernyataan Waris;
2) Surat Kuasa Waris;
3) Penerbitan Permohonan ukur tanah;
4) surat pertelaan;
5) surat persetujuan pembagian hak bersama.
i. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi administrasi kependudukan;
j. penyiapan bahan pembinaan dalam rangka penyaluran gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya yang ada di wilayah kelurahan ke tempat penampungan;
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan memfasilitasi operasional pendayagunaan perlindungan masyarakat kelurahan;
l. pengkoordinasian dan pemberdayaan potensi perlindungan masyarakat;
m. pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penanganan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
n. pelaksanaan koordinasi dan memfasilitasi kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan agar lebih berdaya guna;
o. pelaksanaan tugas keamanan kantor dan pengamanan barang inventaris kantor;
p. penerimaan, pencatatan dan pemrosesan pengaduan laporan kejadian dari masyarakat;
q. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan;
r. pelaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
s. pelaksanaan pengawasan dan rekomendasi penyelenggaraan pertunjukkan dan keramaian di wilayah kelurahan;
t. pelaksanaan pengawasan perizinan sesuai dengan kewenangan kelurahan;
u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidng tugasnya.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan
(1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian kegiatan perekonomian dan pembangunan.
a. penginventarisasian dan pengolahan data potensi wilayah, permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan fasilitasi perekonomian dan pembangunan;
b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian
dan pelaporan kegiatan Seksi;
c. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan fasilitasi perekonomian dan pembangunan;
d. penyiapan bahan masukan dan pembinaan dalam rangka perencanaan dan pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana wilayah kelurahan;
e. pelaksanaan pengembangan perekonomian dan pembangunan;
f. pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan kebersiahan yang menjadi tanggung jawab Kelurahan;
g. pengelolaan bantuan-bantuan pembangunan dari pemerintah;
h. pelaksanaan fasilitasi pengembangan perekonomian;
i. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan
perizinan sesuai kewenangannya;
j. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Seksi, mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan fasilitasi perekonomian dan pembangunan;
k. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dalam rangka meningkatkan perkoperasian dan pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
l. pelaksanaan penyusunan surat keterangan yang berkenaan dengan status ekonomi masyarakat;
m. melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan
pada musrenbang Kelurahan; dan
n. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan
(1) Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian kegiatan kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat.
a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan pelayanan;
b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Seksi;
c. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan pelayanan;
d. pelaksanaan koordinasi dengan seksi lainnya dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat;
e. pelaksanaan pemberian layanan kepada masyarakat baik perizinan, non perizinan maupun layanan administratif lainnya;
f. pelaksanaan koordinasi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat;
g. fasilitasi pelaksanaan pembinaan kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, sosial, pendidikan, kesehatan dan keagamaan;
h. fasilitasi pembinaan di bidang pemuda, olah raga, pariwisata, seni dan budaya;
i. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembinaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), LPMK dan lembaga sosial lainnya;
j. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Sukmajaya Kota Depok terdiri dari:

1.4 Permasalahan Utama
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok berpegang kepada aspek strategis organisasi dan dalam perkembangannya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok juga menghadapi permasalahan utama (strategic issued) antara lain :

 Faktor SDM: Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis;
 Faktor Sarana dan Prasarana: Standar Operasional Prosedur tidak merata di semua bidang akibatnya terjadi ketimpangan;
 Faktor Penganggaran: Manajemen pengelolaan keuangan organisasi relatif masih kurang terkelola secara optimal;
 Faktor Kinerja: Kinerja aparatur yang belum optimal, kurang inovatif dan kreatif;

1.5 Sistematika Penyajian
Substansi yang tercakup dalam Laporan Kinerja Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF
Menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Sukmajaya Kota Depok selama Tahun 2018.

BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tugas dan fungsi, permasalahan utama serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Tahun 2018.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja yang meliputi perencanaan strategis dan penetapan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Dalam bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang terdiri atas capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang mendukung terwujudnya pencapaian kinerja.

BAB IV PENUTUP
Dalam bab ini diuraikan keberhasilan dan kegagalan, kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah.
LAMPIRAN
Dalam lampiran menampilkan Pengukuran Kinerja Tahun 2018

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis
Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan. Penyusunan Renstra Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Tahun 2016-2021 merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Kecamatan Sukmajaya Kota Depok disusun dari hasil penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 dan telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. Berdasarkan Renstra Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Tahun 2016-2021, telah ditetapkan 2 ( Dua) sasaran strategis dan 9 (Sembilan ) indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian sebagai berikut :

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
1 Meningkatnya kualitas /mutu pelayanan publik IKM secara mandiri
Jumlah Sarana dan Prasarana Paten
Jumlah RTLH yang diperbaiki dan tepat sasaran
Jumlah UKM lokal di wilyah yang dibina
Jumlah Kelurahan Layak Anak
Jumlah Penertiban yang dilaksanakan
2 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi Persentase temuan audit yang di tindak lanjuti
Nilai evaluasi AKIP

2.2 Perjanjian Kinerja
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang telah diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilita, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN SUKMAJAYA KOTA DEPOK

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya kualitas /mutu pelayanan publik IKM secara mandiri 65
Jumlah Sarana dan Prasarana Paten 1 Paket
Jumlah RTLH yang diperbaiki dan tepat sasaran 150 Unit
Jumlah UKM lokal di wilyah yang dibina 5 Kelompok
Jumlah Kelurahan Layak Anak 6 Kelurahan
Jumlah Penertiban yang dilaksanakan 6 Kali
2 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi Persentase temuan audit yang di tindak lanjuti 100%
Nilai evaluasi AKIP CC

PEMERINTAH KOTA DEPOK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2018
Kabupaten/Kota : Kota Depok
Perangkat Daerah : Kecamatan Sukmajaya
Kode SASARAN Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang Alasan Perubahan Keterangan
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (8-5) 11
6.01.01.6.01.01.06. KECAMATAN SUKMAJAYA 5.112.116.700,00 5.106.126.700,00 -
6.01.01.6.01.01.06.001. Peningkatan Administrasi Perkantoran Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran 100 % 653.342.100,00 100 % 653.244.100,00 ( 98.000) Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 1
6.01.01.6.01.01.06.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik dan
Internet 3 Jenis 73.440.000 Kecamatan sukmajaya 3 Jenis 73.440.000 Kecamatan sukmajaya Rp -
6.01.01.6.01.01.06.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Jumlah Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Kecamatan
dan 6 Kelurahan 29 orang 115.120.000 Kota Depok 29 orang 115.120.000 Kota Depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK, Benda Pos dan bahan habis pakai Non ATK 51 jenis 74.992.000 Kota Depok 51 jenis 74.992.000 Kota Depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan 10 Jenis (1569 buah), 91800 lembar, 684 buku 57.977.000 Kota Depok 10 Jenis (1569 buah), 91800 lembar, 684 buku 57.977.000 Kota Depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Gedung
Kantor 12 Jenis 17.232.000 Kota Depok 12 Jenis 17.232.000 Kota Depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kantor 2 Jenis 39.033.100 Kota Depok 2 Jenis 39.033.100 Kota Depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Jamuan 7.260 Snack, 3.630 Nasi Box, 612 Air Galon dan 504
Air Mineral Gelas 116.388.000 Kota Depok 7.260 Snack, 3.630 Nasi Box, 612 Air Galon dan 504
Air Mineral Gelas 116.388.000 Kota Depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Jumlah Perjalanan 1100 159.160.000 kota depok 1100 159.062.000 kota depok Rp 98.000
6.01.01.6.01.01.06.001.020. Penyediaan Sarana Informasi Jumlah Sarana Informasi dalam Bentuk Surat Kabar Harian 2 Jenis - Kota Depok 2 Jenis - Kota Depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 493.884.600,00 100 % 413.884.600,00 Rp 80.000.000 Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 1
6.01.01.6.01.01.06.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah yang dipelihara 1 kantor Kecamatan dan 6 Kantor Kelurahan 78.000.000 Kota Depok 1 kantor Kecamatan dan 6 Kantor Kelurahan 78.000.000 Kota Depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah yang terpelihara 1 Mobil, 6 Gerobak Motor, 24 Motor 71.800.000 Kota Depok 1 Mobil, 6 Gerobak Motor, 24 Motor 71.800.000 Kota Depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Jenis 8 Jenis 29.946.000 Kota depok 8 Jenis 29.946.000 Kota depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.002.045. Penyediaan Gedung Kantor Jumlah yang di sewa 1 gedung kantor 127.674.800 kota depok 1 gedung kantor - kota depok -Rp 127.674.800,00 0 Tidak ada pembangunan Gedung Kecamatan
6.01.01.6.01.01.06.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor 10 Jenis 186.463.800 Kota Depok 10 Jenis 234.138.600 Kota Depok Rp 47.674.800,00 25.56 % Adanya penambahan untuk Belanja Modal Laptop
6.01.01.6.01.01.06.005. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Persentase Diklat, Bimtek, Sosialisasi, Workshop, Seminar, Lokakarya, Semiloka, Capacity Building 100 % - 100 % - Rp - Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 2
6.01.01.6.01.01.06.005.174. Pelatihan Leadership bagi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Peserta Pelatihan Leadership 50 Orang - Kota Depok 50 Orang - Kota Depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
Nilai LAKIP OPD;
Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan;
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan. 2 Laporan; B; 12 Dokumen; 4 Laporan 49.875.000,00 2 Laporan; B; 12 Dokumen; 4 Laporan 49.875.000,00 Rp - Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 2
6.01.01.6.01.01.06.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen 2 Dok Semesteran, 1 LAKIP, 4 Laporan Pengendalian,
12 Laporan RFK 49.875.000 kota depok 2 Dok Semesteran, 1 LAKIP, 4 Laporan Pengendalian,
12 Laporan RFK 49.875.000 kota depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.01. Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik Persentase partispasi politik 100% 44.095.000,00 100% 44.095.000,00 Rp - Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 1
6.01.01.6.01.01.06.01.05. Pemilukada Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 45.000.000,00 kota depok 1 Kegiatan 45.000.000,00 kota depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.041. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan 100% 189.863.000,00 100% 189.863.000,00 Rp - Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 2
6.01.01.6.01.01.06.041.133. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Pelaksanaan 7 Kali 119.902.000 kota depok 7 Kali 119.902.000 kota depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.041.134. Penyelenggaraan Forum OPD Jumlah Peserta dan Jumlah Dokumen 50 Orang peserta forum OPD dan 2 Dokumen Renja
(Renja 2018 dan Perubahan Renja 2017) 19.961.000 Kota Depok 50 Orang peserta forum OPD dan 2 Dokumen Renja
(Renja 2018 dan Perubahan Renja 2017) 19.961.000 Kota Depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.041.168. Penyusunan Profil Kecamatan / Kelurahan jumlah dokumen 1 50.000.000 kota depok 1 50.000.000 kota depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.050. Peningkatan Kinerja Perangkat Wilayah Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi 6 Kelurahan, Tersedianya 1 Dokumen 1.389.813.600,00 6 Kelurahan, Tersedianya 1 Dokumen 1.389.813.600,00 Rp - Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 1
6.01.01.6.01.01.06.050.009. Pembangunan Sistem PATEN Jumlah sistem 1 sistem 199.986.000 kota depok 1 sistem 199.986.000 kota depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.050.83. Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Abadi Jaya Jumlah Kelurahan 1 Kelurahan 197.804.600 Kota Depok 1 Kelurahan 197.804.600 Kota Depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.050.84. Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Sukmajaya Jumlah kelurahan 1 kelurahan 198.254.600 Kota Depok 1 kelurahan 198.254.600 Kota Depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.050.85. Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Tirta Jaya jumlah kelurahan 1 kelurahan 198.854.600 Kota Depok 1 kelurahan 198.854.600 Kota Depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.050.86. Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Baktijaya jumlah kelurahan 1 kelurahan 197.804.600 Kota depok 1 kelurahan 197.804.600 Kota depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.050.87. Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Cisalak jumlah kelurahan 1 kelurahan 198.254.600 Kota depok 1 kelurahan 198.254.600 Kota depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.050.88. Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Mekarjaya jumlah kelurahan 1 kelurahan 198.854.600 kota depok 1 kelurahan 198.854.600 kota depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.050.89. Sinergitas Pembangunan di Wilayah Kecamatan Sukmajaya Jumlah dokumen 1 dokumen - kota depok 1 dokumen - kota depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.056. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan 100% 55.185.000,00 100% 55.185.000,00 Rp - Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 1
6.01.01.6.01.01.06.056.021. Safari Sadar Identitas Kependudukan dan Catatan Sipil Jumlah Kegiatan 1 keg 55.185.000 kota depok 1 keg 55.185.000 kota depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.086. Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan Terlatihnya pelaku ekonomi kreatif 100% 295.043.000,00 100% 295.043.000,00 Rp - Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 1
6.01.01.6.01.01.06.086.001.

Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Industri Kreatif Jumlah Kelompok 4 Kelompok 84.393.000 Kota Depok 4 Kelompok 84.393.000 Kota Depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.086.003. Pelatihan UKM Jumlah kegiatan 4 kelompok 50.000.000 kota depok 4 kelompok 50.000.000 kota depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.086.013. Pemberdayaan Kelompok Usaha dan Pelaku UKM Jumlah dokumen 4 kelompok 74.277.000 kota depok 4 kelompok 74.277.000 kota depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.086.025. Pelatihan Industri Kreatif Jumlah kelurahan 3 kel 86.373.000 kota depok 3 kel 86.373.000 kota depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.127. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Presentasie Rumah Tidak Layak Huni 1.04% 509.448.000,00 1.04% 509.448.000,00 Rp - Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 1
6.01.01.6.01.01.06.127.016. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan RTLH Tersusunnya DED RTLH dan Terlaksananya Monev RTLH
1 dokumen
509.448.000,00
kota depok
1 dokumen
509.448.000,00
kota depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.129. Pengembangan Kota Layak Anak Jumlah Kelurahan Layak Anak 7 kelompok Forum Anak 147.568.000,00 7 kelompok Forum Anak 147.568.000,00 Rp - Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 1
6.01.01.6.01.01.06.129.007. Sosialisasi dan Pembentukan Kelurahan Layak Anak Jumlah Kelompok 7 Kelompok (1 Kecamatan 6 Kelurahan) 147.568.000 Kota Depok 7 Kelompok (1 Kecamatan 6 Kelurahan) 147.568.000

Kota Depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera Jumlah pembinaan keluarga harmonis-keluarga tangguh di tingkat kecamatan dan kelurahan 2 Keg X 6 Kelurahan 142.371.000,00 2 Keg X 6 Kelurahan 142.371.000,00 Rp - Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 1
6.01.01.6.01.01.06.132.020. Pembinaan, Lomba dan Monev pada TP-PKK Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah lomba 5 lomba 95.450.000 kota depok 5 lomba 95.450.000 kota depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.132.035. Pembinaan Keluarga Harmonis Jumlah Keluarga 20 keluarga 46.921.000 Kota Depok 20 keluarga 46.921.000 Kota Depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan Pembinaan keagamaan bagi Organisasi Masyarakat, Keluarga dan Sekolah, LSM dan OKP 100% 288.319.000,00 100% 338.319.000,00 Rp 50.000.000,00 Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 1
6.01.01.6.01.01.06.134.013. Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan Jumlah Peserta MTQ Tingkat Kecamatan

40 Peserta 100.000.000

Kota Depok

40 Peserta 150.000.000

Kota Depok

Rp 50.000.000,00

50 % Kekurangan untuk honor peserta dan 1 Paket Mobil Hias
6.01.01.6.01.01.06.134.023. Peringatan Hari-hari Besar Islam Jumlah Peserta 50 Orang 49.687.000 Kota Depok 50 Orang 49.687.000 Kota Depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.134.031. Pembinaan Mental Pegawai (Bimbingan Rohani Pegawai Kecamatan) Jumlah pelaksanaan 12 bulan 30.000.000 kota depok 12 bulan 30.000.000 kota depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.134.034. Pembinaan Masjid Taklim Jumlah Majlis Talim yg di bina 4 Majelis 49.440.000 Kota Depok 4 Majelis 49.440.000 Kota Depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.134.035. Pelatihan DKM, TPA/TPQ dan Pemandian Jenazah Jumlah Peserta 50 peserta 29.359.000,00 Kota Depok 50 peserta 29.359.000,00 Kota Depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.134.037. Pelatihan Pemandian Jenazah Jumlah Peserta 50 orang 29.833.000,00 kota depok 50 orang 29.833.000,00 kota depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.141. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Kasus HIV/AIDS, Prevalensi TBC/100000ppd 100% 54.699.000,00 100% 54.699.000,00 Rp - Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 1
6.01.01.6.01.01.06.141.010. Penemuan Kasus Penyakit Menular Jumlah kegiatan 1 keg 54.699.000,00 kota depok 1 keg 54.699.000,00 kota depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.152. Pengembangan Kota Sehat cakupan kecamatan dan kelurahan sehat 80% Wiwerda 146.538.000,00 80% Wiwerda 176.538.000,00 Rp 30.000.000,00 Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 1
6.01.01.6.01.01.06.152.003. Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat Jumlah Kegiatan 1 kegiatan 146.538.000,00 kota depok 1 kegiatan 176.538.000,00 kota depok Rp 30.000.000,00 20.47 % Anggaran sebelumnya tidak untuk UKS dan harus di laksanakan
6.01.01.6.01.01.06.153. Pengembangan Kota Ramah Lansia Lansia Potensian yang Mendapatkan Pembinaan 100 % 97.818.400,00 100 % 97.818.400,00 Rp - Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 1

6.01.01.6.01.01.06.153.006.

Penyelenggaraan Kelembagaan Kecamatan Ramah Lansia

Jumlah kegiatan

7 kegiatan

97.818.400,00

Kota Depok

7 kegiatan

97.818.400,00

Kota Depok

Rp -
6.01.01.6.01.01.06.154. Pengembangan Program Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda di Level Sekolah, Kampus, dan Masyarakat Persentase pembinaan terhadap organisasi intra dan ekstra sekolah, intra dan ekstra kampus, LSM, Ormas, dan OKP. 72% 139.267.000,00 72% 139.267.000,00 Rp - Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 1
6.01.01.6.01.01.06.154.006. Jambore Kepemimpinan Antar Pelaku Terlaksananya Jambore Kepemimpinan Antar Pelaku 1 kegiatan 139.267.000 kota depok 1 kegiatan 139.267.000 kota depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.159. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Jumlah Lokasi Proklim 3 lokasi Proklim 296.609.000,00 3 lokasi Proklim 296.609.000,00 Rp - Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 1
6.01.01.6.01.01.06.159.021. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3 dan Pengelolaan Sampah Jumlah Jenis Sarpras K3 4 Jenis 195.184.000,00 Kota Depok 4 Jenis 195.184.000,00 Kota Depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.159.034. Pelaksanaan Pelatihan TOT jumlah peserta 105 orang - kota depok 105 orang - kota depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.159.036. Gerobak Sampah Jumlah Jenis Sarpras K3 1 jenis 101.425.000 kota depok 1 jenis 101.425.000 kota depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.183. Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Jumlah Kegiatan Bersama Masyarakat Terkait Keterlibatan, Jumlah Kegiatan 3 Pilar 100% 118.378.000,00 100% 118.378.000,00 Rp - Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 1
6.01.01.6.01.01.06.183.012. Pembinaan Pokdar Kamtibnas Jumlah Kegiatan 1 kegiatan 45.189.000 Kota Depok 1 kegiatan 45.189.000 Kota Depok Rp -
6.01.01.6.01.01.06.183.013. Sinergitas 3 Pilar Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 73.189.000 kota depok 1 Kegiatan 73.189.000 kota depok Rp -

NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (berkurang)

1 Peningkatan Administrasi Perkantoran 1,194,153,300,00 1,201,053,300,00 6.900.000 6,150 Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 1
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 446,157,000,00 446,157,000,00 – Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 1
3 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 93,182,000,00 93,182,000,00 Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 1
4 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9,350,000,00 9,350,000,00 Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 2
5 Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan 257,880,500,00 280,330,500,00 22.450.000 155,600 Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 2
6 Peningkatan Kinerja Perangkat Wilayah 184,879,000,00 184,879,000,00 Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 1
7 Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 55,251,000,00 55,251,000,00 Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 1
8 Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan 161,666,800,00 161,666,800,00 Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 1
9 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 80,218,000,00 80,218,000,00 Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 1
10 Pengembangan Kota Layak Anak 68,682,000,00 68,682,000,00 Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 1
11 Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera 354,009,000,00 354,009,000,00 Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 1
12 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 163,696,500,00 300,077,250,00 136.380.750 186,763 Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 1
13 Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan 46,201,000,00 46,201,000,00 Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 1
14 Pengembangan Kota Sehat 194,157,000,00 194,157,000,00 Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 1
15 Pengembangan Kota Ramah Lansia 9,342,000,00 9,342,000,00 Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 1
16 Pengembangan Program Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda di Level Sekolah, Kampus, dan Masyarakat 89,538,000,00 89,538,000,00 Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 1
17 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 196,775,000,00 196,775,000,00 Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 1
18 Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban 186,417,000,00 186,417,000,00 Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 1
19 Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba 44,319,000,00 44,319,000,00 Mendukung/Berkaitan dengan Sasaran Strategis No. 1
Jumlah 3.835.874.100,00 4.001.604.850,00 165.730.750,00 4,321

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi
Capaian kinerja Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Tahun 2018 dilaporkan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Sukmajaya Kota Depok selama tahun 2018. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerjanya dengan rincian sebagai berikut :
3.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Berdasarkan Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, dapat disampaikan sebagai berikut :
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Interpretasi

1 Meningkatnya kualitas /mutu pelayanan publik IKM secara mandiri 65.% 79 % 121% Tercapai
Jumlah Sarana dan Prasarana Paten 1 Paket 1 Paket 100 Tercapai
Jumlah RTLH yang diperbaiki dan tepat sasaran 150 Unit 124 Unit 86.6 Tidak Tercapai
Jumlah UKM lokal di wilyah yang dibina 5 Kelompok 5 Kelompok 100 Tercapai
Jumlah Kelurahan Layak Anak 6 Kelurahan 6 Kelurahan 100 Tercapai
Jumlah Penertiban yang dilaksanakan 6 Kali 6 Kali 100 Tercapai
2 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi Persentase temuan audit yang di tindak lanjuti 100% 100 100 Tercapai
Nilai evaluasi AKIP cc - - Tercapai

* Analisis perbandingannya :

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa dari 2 (dua) sasaran strategis yang telah ditetapkan, terdapat 2 ( dua) sasaran strategis yang mencapai kinerja 100%. Pencapaian sasaran kinerja, baik yang mencapai target dipengaruhi faktor internal dan eksternal organisasi yang akan dijelaskan secara rinci pada sub bab 3.5.

3.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No SASARAN STRATEGIS
URAIAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET Realisasi % Capaian Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
1 Meningkatnya kualitas /mutu pelayanan publik

1
IKM secara mandiri %

62.6% 65%
70%
75% 80%
75,55% 0%
0%
0%
0%
120% 121 %
0%
0%
0%

2 Jumlah Sarana dan Prasarana Paten Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 0
0
0
100% 0 0 0 0
3. Jumlah RTLH yang diperbaiki dan tepat sasaran
Unit 150 Unit 150
Unit 150
Unit 150 Unit 150
Unit 38
Unit 124 unit 0 0 0 25,33% 86% 0 0 0
5 Jumlah UKM lokal di wilyah yang dibina Kelompok 5 Kelompok 5 Kelompok 5 Kelompok 5 Kelompok 5 Kelompok 5 Kelompok 5 Kelompok 0 0 0 100% 100% 0 0 0
6 Jumlah Kelurahan Layak Anak 6 Kelurahan 6 Kelurahan 6 Kelurahan 6 Kelurahan 6 Kelurahan 6 Kelurahan 6 Kelurahan 6 Kelurahan 0 0 0 100% 100% 0 0 0
7 Jumlah Penertiban yang dilaksanakan Kali 6 Kali 6 Kali 6 Kali 6 Kali 6 Kali 6 Kali 6 Kali 0 0 0 100% 100% 0 0 0
2 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi Persentase temuan audit yang di tindak lanjuti Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 0 100% 100% 0 0 0
Nilai evaluasi AKIP Nilai c cc B B BB B 0 0 0 0 B 0 0 0 0

Analisis perbandingannya :
Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Kecamatan Sukmajaya Kota Depok pada tahun 2018 dengan tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi setiap tahunnya karena juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal organisasi.

3.3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

No. Sasaran Strategis Satuan Realisasi Target Renstra
Uraian Indikator Kinerja s/d 2018 s/d 2018
1. Meningkatnya kualitas /mutu pelayanan publik IKM secara mandiri

% 75,55% 62.69
Jumlah Sarana dan Prasarana Paten
Paket 1 1
Jumlah RTLH yang diperbaiki dan tepat sasaran
Unit 124 150
Jumlah UKM lokal di wilyah yang dibina
Kelompok 5 5
Jumlah Kelurahan Layak Anak
Kelurahan 6 6
Jumlah Penertiban yang dilaksanakan
kali 2 2
2 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi Persentase temuan audit yang di tindak lanjuti
% 100 100
Nilai evaluasi AKIP

Nilai - CC

Analisis perbandingannya :
Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis diketahui bahwa capaian kinerja Kecamatan Sukmajaya Kota Depok masih ada yang belum sesuai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Kecamatan Kota Depok Tahun 2016-2021. Adapun realisasi kinerja yang belum sesuai tersebut adalah sebagai berikut :
1. Jumlah RTLH yang diperbaiki dan tepat sasaran belum sesuai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Kecamatan Kota Depok Tahun 2016-2021, dikrenakan pada realiasainy di sesuaikan dengan usulan dari musrenbang dan Pokir Anggota DPRD Kota Depok

3.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, diketahui bahwa Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kecamatan Sukmajaya Kota Depok tidak ada yang terkait dengan standar nasional sehingga tidak dapat dilaporkan
3.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui media Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2018. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dan sebab-sebab tercapai/tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pada tahun 2018 Kecamatan Sukmajaya Kota Depok telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Visi Kecamatan Sukmajaya Kota Depok sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Keacamatan Sukmajaya Kota Depok Tahun 2016-2021 yang berbunyi: “ UNGGUL, NYAMAN DAN RELIGIUS ”. Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut :

a. Misi Pertama: “Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional dan transparan.
Sasaran Strategis Pertama: Meningkatnya kualitas /mutu pelayanan publik
 Sasaran Strategis Pertama mencapai kinerja sebesar 100% Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:
No. Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian Interprestasi

1. IKM secara mandiri

65 % 79% 100 Tercapai
Jumlah Sarana dan Prasarana Paten
1 1 100 Tercapai
Jumlah RTLH yang diperbaiki dan tepat sasaran
150 124 82.6 Tidak Tercapai
Jumlah UKM lokal di wilyah yang dibina
5 5 100 Tercapai
Jumlah Kelurahan Layak Anak
6 6 100 Tercapai
Jumlah Penertiban yang dilaksanakan
2 2 100 Tercapai

Sasaran Strategis Kedua : Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi
Sasaran Strategis Pertama mencapai kinerja sebesar 100% Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

No. Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian Interprestasi

Persentase temuan audit yang di tindak lanjuti
100 100 100 Tercapai
Nilai evaluasi AKIP

CC - - Tercapai

• Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja:
Tercapai sasaran strategis tersebut dengan nilai capaian sebesar 100% disebabkan Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada indikator Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti, dengan capaian kinerja 100%, pada indikator Persentase waktu pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu, dengan capaian kinerja 100%, pada indicator Persentase waktu pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu, dengan capaian kinerja 100%, Pada indikator Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik, dengan capaian kinerja 100 %. Alternatif solusi yang telah dilakukan:

3.6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya
Berdasarkan Pengukuran Kinerja Tahun 2018 dan Laporan Keuangan Kecamatan Kota Depok Tahun 2018 dapat kami simpulkan sebagai berikut Penyerapan nanggaran sampai akhir Desember sebagai berikut diketahui bahwa Total Anggaran Belanja Kecamatan Sukmajaya Kota Depok sebesar Rp 14.380.855.434,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 9.274.728.734,00 dan Belanja Langsung Rp 5.106.126.700,00 dan terjadi efisiensi sebesar ( 17,87 %) dari Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp 4.091.754.777 (80.13%).

3.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan kinerja
Berdasarkan analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Untuk Sasaran Strategis Pertama yang mencapai kinerja sebesar .100….% didukung oleh Kegiatan Peningkatan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Kinerja Perangkat Wilayah, Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan, Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Pengembangan Kota Layak Anak, Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera, Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan, Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan, Pengembangan Kota Sehat, Pengembangan Kota Ramah Lansia, Pengembangan Program Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda di Level Sekolah, Kampus, dan Masyarakat, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba.
2. Untuk Sasaran Strategis Kedua yang mencapai kinerja sebesar 100.% didukung oleh oleh Kegiatan Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembanguna

B. Realisasi Anggaran
Berdasarkan APBD perubahan Kota Depok Tahun Anggaran 2018, diketahui bahwa Total Anggaran Belanja Kecamatan Sukmajaya Kota Depok sebesar Rp 14.380.855.434,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 9.274.728.734,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 5.106.126.700,00 sedangkan Total Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 12.799.899.244 (89.01%) terdiri dari Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 8.708.144.467 (93.89%) dan Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp 4.091.754.777,00 (80.13%). Adapun akuntabilitas keuangan berdasarkan alokasi anggaran yang mendukung sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Uraian sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Alokasi Anggaran
Meningkatnya kualitas /mutu pelayanan publik IKM secara mandiri 65% 79% 100

1.121.731.250

Jumlah Sarana dan Prasarana Paten 1 Paket 1Paket 100 530.747.600
Jumlah RTLH yang diperbaiki dan tepat sasaran 150 Unit 124 unit 82.6% 509.448.000
Jumlah UKM lokal di wilyah yang dibina 5 Kelompok 5 100 295.043.000
Jumlah Kelurahan Layak Anak 6 Kelurahan 6 100 147.568.000
Jumlah Penertiban yang dilaksanakan 6 Kali 2 100 44.095.000
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi
Persentase temuan audit yang di tindak lanjuti 100% 100 100 49.875.000

Nilai evaluasi AKIP CC 100 189.863.000

BAB IV
P E N U T U P

4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja
Dalam rangka mencapai kinerja sasaran selama tahun 2018, Kecamatan sukmajaya Kota Depok telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misinya. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja secara keseluruhan, yakni dari dua Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, diketahui bahwa 1 ( satu ) sasaran strategis mencapai target kinerja sebesar 100% dan 1 ( satu ).. sasaran strategis mencapai kinerja dibawah 100%. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja sasaran strategis tersebut diatas didukung oleh 19 ( Sembilan Belas ) program dan 49 (empat Puluh Sembilan) kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018.

4.2 Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja
Pada tahun 2018 terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran Kecamatan Sukmajaya Kota Depok yang meliputi :
 Faktor SDM: Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis;
 Faktor Sarana dan Prasarana: Standar Operasional Prosedur tidak merata di semua bidang akibatnya terjadi ketimpangan;
 Faktor Penganggaran: Manajemen pengelolaan keuangan organisasi relatif masih kurang terkelola secara optimal;
 Faktor Kinerja: Kinerja aparatur yang belum optimal, kurang inovatif dan kreatif;

4.3 Strategi Pemecahan Masalah
Dalam menghadapi kendala dan hambatan yang ada, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok memerlukan langkah-langkah taktis dan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1. Adanya penguatan kelembagaan Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
2. Adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keinginan untuk senantiasa meningkatkan wawasan dan pengetahuannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Sukmajaya;
3. Tersedianya Anggaran yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Sukmajaya;
Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan yang efektif dan efisien.