Perizinan

Perizinan

BERDASARKAN KEPUTUSAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR : 138/325/Kpts/Ortala/Huk/2010
Tanggal : 9 Agustus 2010

I.  IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (Pemutihan)

Persyaratan/Retribusi/Waktu penyelesaian :

  1. Surat Permohonan dari yang bersangkutan ( bermaterai 6000 )
  2. Surat Pengantar RT/RW
  3. Surat Keterangan/Rekomendari dari Kelurahan
  4. Surat keterangan izin tetangga/lingkungan
  5. Foto copi KTP
  6. Bukti lunas PBB tahun terakhir
  7. Foto copi bukti kepemilikan tanah
  8. Foto bangunan
  9. Denah lokasi
  10. Foto copi Izin Pemanfaatan Ruang (IPR)
  11. Surat Pernyataan bahwa bangunan tersebut telah berdiri sekurang-kurangnya 5 tahun yang diketahui oleh Lurah
  12. Surat Pernyataan bahwa tanah tersebut tidak dalam masalah dan tidak dalam jaminnan
  13. Retribusi : berdasarkan PERDA  nomor 12 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  14. Waktu penyelesaian selama 14 (empat belas) hari kerja

II. REKOMENDASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Persyaratan/Retribusi/Waktu penyelesaian :

  1. Surat Keterangan/Rekomendasi dari Kelurahan
  2. Surat Pengantar RT/RW
  3. Surat Keterangan Izin Tetangga/Lingkungan
  4. Foto copi KTP
  5. Foto copi bukti lunas pembayaran PBB tahun terakhir
  6. Foto copi bukti kepemilikan hak atas tanah
  7. Foto copi Izin Pemanfaatan Ruang (IPR)
  8. Foto copi Siteplant (untuk perumahan dan tempat usaha)
  9. Retribusi : Tidak dikenakan retribusi
  10. Waktu penyelesaian 5 (lima)  hari kerja

III. IZIN PEMANFAATAN RUANG (IPR)

Persyaratan/Retribusi/Waktu penyelesaian :

  1. Mengisi formulir Surat Permohonan (bermaterai 6000)
  2. Foto copi bukti kepemilikan hak atas tanah
  3. Foto copi KTP
  4. Foto copi bukti lunas PBB tahun terakhir
  5. Surat Keterangan Izin tetangga/lingkungan
  6. Denah lokasi yang dimohon
  7. Luas tanah dibawah 200M2 yang bukan berada di area pengembang
  8. Foto copi Akte Pendirian khusus bagi badan
  9. NPWP khusus bagi badan
  10. Retribusi : tidak dikenakan retribusi
  11. Waktu penyelesaian 14 (empat belas) hari kerja ( Berdasarkan PERDA Nomor 15 Tahun 2013, mulai tanggal 22 April 2013,  Kewenangan pada BPMP2T)